15 Maret 2010

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan TUN Jakarta
Di Jalan Ampera

Perihal : Gugatan Pembatalan Surat Keputusan Pemecatan Nomor : 10/3/2010/JKT.
Lampiran : Surat Kuasa Khusus

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama                     : Rismando Hendra
Kewarganegaraan    : Indonesia

Pekerjaan               : PNS

Alamat                   : Jalan Raya Duren Tiga No. 21,Jakarta Selatan

Kuasa hukum berdasarkan surat kuasa pada tanggal 12 Maret 2010 :

Nama                     : Tigor Panjaitan, S.H, M.H.

Kewarganegaraan    : Indonesia

Pekerjaan               : Advokat

Alamat                   : Jalan Potlot 2 No 31,Jakarta Selatan

Yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

Lembaga Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Badan Kepegawaian berkedudukan di Jalan Gatot Subroto,Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Adapun gugatan ini kami ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2010 penggugat telah menerima Surat Keputusan Nomor : 10/3/2010/JKT, tentang pemecatan secara tidak hormat yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh tergugat sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 bahwa gugatan ini masih dalam jangka waktu (90 Hari) yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang tersebut.

Penggugat telah bekerja sebagai PNS di kantor departemen pertanian selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya.Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu pada tanggal 10 maret 2010 penggugat menerima Surat Keputusan Nomor : 10/3/2010/JKT tentang pemecatan secara tidak horma,dengan alasan bahwa penggugat tidak memenuhi kewajiban yang telah dilimpahkan padanya.Padahal sebelumnya penggugat telah mengirimkan surat permohonan cuti yang telah diterima oleh tergugat pada tanggal 7 Maret 2010.Pernyataan tersebut telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik karena melanggar asas proporsionalitas serta melanggar asas profesionalitas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.

Pemecatan tersebut tidak memenuhi unsur pemecatan serta melanggar asas prodesionalias dan asas proporsionalitas pemerintahan yang baik,terlebih pula penggugat tidak diberi pesangon atas pemecatan yang dilakukan oleh tergugat.

Oleh karena itu selaku kuasa hukum sesuai Surat Kuasa tanggal 12 Maret 2010 mengajukan Surat Gugatan ini,dan memohon kepada ketua pengadilan TUN Jakarta agar memberikan kelonggaran atau penundaan terhadap pelaksanaan keputusan tata usaha Negara yang sedang di gugat.Serta kami juga meminta pemberian ganti rugi sebesar Rp. 3.000.000 ,- (Tiga Juta Rupiah) serta pengembalian nama baik penggugat.

Disamping itu penggugat meminta kepada tergugat agar segera menerbitkan surat keputusan pengangkatan kembali penggugat sebagai PNS secepatnya.

Berdasarkan uraian diatas,kami meminta agar ketua pengadilan TUN Jakarta agar :

  • Memutus / mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
  • Menyatakan batal / tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat berupa S.K Nomor : 10/3/2010/JKT;
  • Mewajibkan tergugat untuk membayar ganti rugi serta rehabilitasi;
  • Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan nomor : 10/3/2010/JKT;
  • Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;
  • Mewajibkan tergugat untuk segera menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan kembali sesuai pasal 97 ayat (8) & (9) UU No. 5 Tahun 1986.

Selanjutnya kepada pemegang kuasa ini kami berikan wewenang penuh untuk mewakili pemberi kuasa mengahdap dan berbicara di muka persidangan TUN. Membuat dan menandatangani surat-surat yang diajukan sehubungan dengan perkara tersebut. mejawab, membantah hal-hal yang tidak benar, mengajukan bukti-bukti, serta megajukan permohonan.

Jakarta, 15 Maret 2010

Kuasa Hukum,                                                                   Penggugat,

Tigor Panjaitan, S.H, M.H                                           Rismando Hendra

——————————————————————————————-

Surat Kuasa Khusus

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Rismando Hendra,warganegara Indonesia,pekerjaan PNS,alamat jalan raya durewn tiga no. 21,Jakarta Selatan.Selaku pemberi kuasa.

Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada kantor “Tigor & Partner’s law firm”,warganegara Indonesia,pekerjaan advokat,alamat jalan potlot 2 no.31,Jakarta Selatan.Baik bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri :

1. Tigor Panjaitan,S.H, M.H

2. Ibnu Aji,S.H

————————————–KHUSUS————————————–

Bertindak atas nama pemberi kuasa salam hal ini selaku penggugat untuk mengajukan gugatan atas SK nomor :10/3/2010/JKT. Tentang pemecatan secara tidak hormat melalui pengadilan TUN Jakarta terhadap badan kepegawaian yang berkedudukan di jalan gatot subroto,Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Untuk itu penerima kuasa dikuasakan untuk membuat dan menandatangani surat surat,menghadapi instansi pemerintah yang berwenang,mengambil segala tindakan yang penting guna kepentingan perkara tersebut diatas.

Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi sebagaimana diatur dalam pasal 57 UU No. 5 Tahun 1986,serta hak retensi dan hak lainnya menurut hukum.

Jakarta,12 Maret 2010

Penerima Kuasa,                                                                Pemberi Kuasa,

METERAI Rp. 6000

Tigor Panjaitan,S.H, M.H                                                  Rismando Hendra