peringan pidana

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pengertian hukum pidana secara tradisional adalah “Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan”
Pengertian lain adalah, ”Hukum pidana adalah peraturan hukum tentang pidana”. Kata ”pidana” berarti hal yang ”dipidanakan”, yaitu hal yang dilimpahkan oleh instansi yang berkuasa kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak dilimpahkan sehari-hari.
Sedangkan Prof. Dr. Moeljatno, SH. menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana bahwa ”Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilakasanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut ”.

1.2 Pokok Permasalahan

• Apakah putusan hakim tersebut dapat dilaksanakan terhadap terpidana yang telah kita ketahui bahwa terdakwa tersebut masih berada di bawah umur?
• Bagaimana pembinaan yang dilakukan kepada terpidana tersebut?

BAB II

2.1 Toeri Dan Landasan Hukum

Beradasarkan pasal 45 KUHP
Nama Delik :tentang hal-hal yang menghapuskan pidana terhadap anak dibawah umur.

Berdasarkan Undang-undang perlindungan anak no 3 tahun 1997 pasal 4
(1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan)
tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
(2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.
Berdasarkan pasal10 UU no 14 tahun 1970 tentang peradilan anak
2.2 Kasus Posisi (DILAMPIRKAN)
2.3 Putusan Hakim (DILAMPIRKAN)

BAB III
ANALISIS

3.1 Kasus Posisi (DILAMPIRKAN)
3.2 Putusan Hakim (DILAMPIRKAN)
3.3 Analisis yuridis (DILAMPIRKAN)

BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan

• Apakah putusan hakim tersebut dapat dilaksanakan terhadap terpidana yang ternyata masih berada dibawah umur?
Dari seluruh rangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan,proses penuntutan sampai dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.Dalam analisi yuridis terahadap putusan no 771/pidana.s/2000/P.N Surabaya ini pada masalah pelaksanaan pemberian sanksi oleh pengadilan negeri surabaya terhadap anak dibawah umur,yaitu terdakwa selamet tegen dan dana dwi oktavandia.menurut kami anak seumur selamet masih belum mengerti apa itu hukum,dan berdasarkan pasal10 UU no 14 tahun 1970 tentang peradilan anak mereka berada dibawah peradilan umum

• Bagaimanakah pembinaan yang dilakukan terhadap terpidana tersubut?
Menurut kepala rutan medaeng,bapak sudiantoro :bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap anak dibawah umur sama dengan pembinaan yang dilakukan terhadap orang dewasa.

4.1 Saran

Diharapkan bagi para orangtua agar dapat melakukan pembinaan dirumah kepada anaknya.agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dalam kehidupan anaknya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s